Dari Mitos Menghafal UU Hingga Kasus Jessica-Mirna

Muthmainnah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

“The Life of the law has not been logic. It has been experience.” Oliver Wendell Holmes, Jr

Mengapa Fakultas Hukum?

Saat saya kelas IX SMA, perjalanan pencarian jurusan kuliah bagi saya pun tidak bisa dikatakan mudah. Saya sempat mengalami fase beberapa
kali mengganti tujuan jurusan kuliah. Sejujurnya, sejak saya SMA, saya menemui bahwa ketertarikan saya lebih banyak kepada isu-isu sosial dibandingkan dunia
sains. Karena tertarik dengan isu-isu sosial, saya beberapa kali mengikuti kompetesi penelitian dan karya ilmiah di bidang sosial bersama teman-teman saya
di suatu organisasi penelitian di SMAN 8 Jakarta. Namun, saat itu ayah saya bersikukuh bahwa penjurusan yang saya ambil saat SMA haruslah IPA. Ayah
berargumen bahwa apa pun kelak jurusan perkuliahan yang saya ambil, mengambil penjurusan IPA saat SMA adalah keharusan untuk mengasah kemampuan logika.
Sebenarnya, ayah dulu mengharapkanku saya bisa menjadi seorang dokter karena sejak kecil kemampuan saya di bidang sains memang lebih dominan.

image

Kondisi KRL Tahun 2000′an Awal. (sumber: Youtube)

Bagaimana akhirnya hati saya berlabuh pada Fakultas Hukum?

Sejak saya SMP hingga SMA, selama enam tahun saya menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) kelas ekonomi untuk ke sekolah. Hal ini dikarenakan
jarak rumah saya dengan sekolah cukup jauh. Saya tinggal di daerah Depok dan bersekolah di Jakarta Selatan. Transportasi kereta adalah yang tercepat dan
tampaknya saya tidak punya pilihan lain. Saya memilih sekolah yang sangat jauh saat itu tentunya karena ayah. Ayah saya selalu mengatakan, “Tidak pernah ada kata ‘jauh’ untuk belajar di sekolah yang terbaik”. ‘Keberanian’ saya naik kereta adalah pilihan yang saya ambil karena saya tidak mau merepotkan orangtua saya untuk mengantar-jemput.

Naik kereta ekonomi hampir setiap hari membuat saya berinteraksi langsung dengan berbagai realitas sosial. Melihat mereka yang
meminta-minta, mereka yang berjualan, hingga mereka yang tak peduli dengan kondisi orang lain dalam kereta yang penuh dan sesak—ya tentunya kondisi kereta
saat itu belum sebaik sekarang—karena hanya kereta ekonomi yang beroperasi sehari-hari.

Di antara hari-hari yang saya lalui, suatu hari saya harus mengalami hari dimana saya menangis terisak-isak di peron kereta saat berangkat ke sekolah.

Tahukah kamu apa yang terjadi saat itu?

Saat saya sedang menunggu kereta yang akan mengantarkan saya menuju sekolah, saya harus menyaksikan seorang anak jalanan yang meninggal di
atap kereta dan menjadi abu. Anak itu sebatang kara, kerjanya menyapu atap kereta. Saat ia menyapu, ia terkena tegangan tinggi karena tak sengaja
menyentuh voltase atap kereta dan meninggal dunia. Anak yang malang itu, yang hendak mencari uang untuk sesuap nasi, mengakhiri hidupnya hari itu juga. Saya
menangis saat itu juga sekarang saat saya harus menuliskan kembali peristiwa tersebut. Saya tak tahu apakah anak itu memiliki keluarga atau tidak. Tapi yang
saya rasakan anak tersebut harus menempuh berbagai perjuangan untuk bertahan hidup. Anak itu masih kecil, seharusnya dia pergi ke sekolah dasar bukan
menyapu atap kereta.

Namun, tahukah kalian bagaimana respon orang-orang di sekitar saya?

Di tengah kebingungan, saya hanya bisa menangis. Saya menyaksikan orang-orang yang saya rasa sudah menyadari hal tersebut tidak
menunjukkan reaksi apa-apa seakan itu hal yang biasa terjadi di kehidupan ibukota. Alih-alih mereka peduli bagaimana nasib anak tersebut, mereka semua sibuk saling bertanya kapan jadwal kereta selanjutnya dan mengeluh karena mereka takut telat.

Dari peristiwa tersebut, saya bertanya-tanya: Apakah nyawa di Negara ini tak ada harganya?
Apa karena sang anak adalah anak jalanan maka kematiannya tak perlu dipikirkan?

Bagiku, setiap anak adalah aset bangsa. Mereka yang seharusnya mendapatkan hak dan perlindungan dari Negara namun ironis menjadi korban kegagalan Negara
melaksanakan tugasnya.

Semenjak saat itu pun saya berjanji, jika saya akan tumbuh menjadi seorang yang lebih ‘dewasa’ dan mendapatkan kesempatan untuk menyelami
ilmu pengetahuan, saya ingin bisa membantu mereka yang selalu terpinggirkan oleh ketidakadilan, mereka yang menjadi asing karena status sosial, dan mereka
yang tak tahu kemana mereka mengadu keadilan. Dan janji itu masih saya simpan sampai sekarang dimana saya masih menempuh studi jenjang S-2.

Mempelajari apa itu hukum bukan tentang bagaimana menghafal dan membangun logika saja, tetapi untuk menyumbangkan benih-benih kebaikan dalam
menyelesaikan berbagai permasalahan yang hidup di masyarakat lewat aturan-aturan yang patut dibela. Itulah mengapa fakultas hukum menjadi pilihan
saya.

Fakultas Hukum dan Mitos Menghafal

Kalimat “Wah susah dong ya kuliah di Fakultas Hukum karena mesti hafal undang-undang” adalah kalimat yang selalu saya dengar ketika ada orang yang bertanya jurusan kuliah saya dan saya menjawabnya dengan percaya diri: fakultas hukum. Saya bisa bilang kalimat tersebut sepenuhnya salah. Mengapa?

Pertama, Mempelajari hukum bukan tentang menghafal Undang-Undang (UU) karena undang-undang atau peraturan tertulis lainnya hanyalah salah satu dari beberapa bentuk instrumen hukum. Bagaimana suatu UU bisa disahkan, bagaimana prosesnya, siapa yang membentuknya, dan pertimbangan
apa yang diambil oleh para perumus adalah serangkaian kajian yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menghafal. Kemampuan untuk membaca dan menganalisa berbagai permasalahan di masyarakat jauh lebih diperlukan. Menjawab bagaimana suatu peraturan bisa menyelesaikan permasalahan sosial bukan suatu hal yang mudah.

Saya akan mencontohkan salah satu hal yang sederhana yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua pasti pernah menemukan
kemacetan dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kemacetan. Apakah kita harus mengatur perilaku pengemudi, atau kita harus mengatur jumlah kendaraan, atau kita harus mengatur jam operasi bus dan angkutan kota (angkot)?

Dalam poin ini, kajian hukum tidak diselesaikan hanya dengan menghafal tetapi kemampuan menganilisis isu kemacetan dan mencari jalan keluar yang bisa
disepakati untuk ditaati.  Kedua, semua profesi yang berkaitan dengan bidang hukum menggunakan berbagai kompilasi dan kumpulan peraturan dalam melaksanakan pekerjaannya dan tidak ada satu keharusan pun untuk menghafal setiap isi peraturan.

Contohnya mudah. Majelis hakim dalam memutus suatu perkara, mereka pasti membawa berbagai peraturan bersamanya. Atau lihatlah para anggota legislatif
yang pasti membuka dan merujuk UU sebelumnya saat hendak melakukan revisi atau membentuk UU yang baru. Begitu pun para sarjana hukum yang bekerja di berbagai perusahaan yang selalu membawa peraturan perundang-undangan saat melakukan analisis ataupun bertemu dengan kliennya.

Pengalaman Selama Kuliah

image

Dalam Sebuah Diskusi Publik.

Pemberitaan di berbagai media di Indonesia pasti tak luput dari isu hukum. Masihkah Anda ingat kasus Jessica-Mirna yang tak henti-hentinya
diberitakan oleh berabagi stasiun televisi? Atau kasus isu penistaan agama yang mewarnai Pemilihan Gubernur DKI Jakarta? Ya, isu-isu tersebut merupakan
beberapa contoh dari beragamnya isu hukum. Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sendiri, tempat saya dulu berkuliah, ada beberapa bidang hukum yang dipelajari, mencakup hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum bisnis, hukum hubungan antarnegara,hukum internasional, hingga hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat.  Isu-isu yang dibahaspun bisa sangat beragam dengan berbagai metode belajar seperti simulasi peradilan semu, membuat analisis suatu putusan hakim, sampai belajar membuat dakwaan.

image

Saya sebagai Pembicara Uji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Gugatan Class Action Pedagang, Januari 2016

Selama menjadi mahasiswa, saya mendapatkan kesempatan yangsangat beragam. Yang paling berkesan adalah kesempatan bergabung bersama Badan
Ekesekutif Mahasiswa di tingkat fakultas, bidang sosial politik, dimana kami ikut membantu warga menuntut keadilan bersama Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Saya juga mendapatkan kesempatan menjadi pembicara di berbagai seminar dan melakukan jajak pendapat dengan berbagai lembaga negara seperti ketika jajak pendapat dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketika mengerjakan Rencana Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Sebagai penutup, saya mau bertanya, “Apakah kuliah di Fakultas Hukum cuma untuk menghafal UU?” Semoga sudah bisa dijawab sendiri ya.


Berlin, 23 April 2017

Muthmainnah

Hukum 2011, Universitas Indonesia

Email: muthmainnah2011@gmail.com